Pengantar
Kasus penganiayaan yang melibatkan seorang perwira polisi di Kabupaten Madina, Sumatera Utara, kembali mengundang perhatian publik. Aiptu SN, yang bertugas sebagai Kanit Intelkam Polsek Lingga Bayu, bersama dengan dua putranya, kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap seorang pengepul sawit bernama Sumardi. Kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang integritas aparat penegak hukum dan akuntabilitas dalam lembaga kepolisian.
Kronologi Peristiwa
Kejadian ini bermula pada tanggal 23 Januari 2025, ketika Sumardi melakukan transaksi sawit dengan Aiptu SN. Dalam transaksi tersebut, Aiptu SN merasa curiga mengenai asal usul sawit yang dijual oleh Sumardi. “Saya sudah menjelaskan bahwa sawit yang saya jual adalah sah,” ungkap Sumardi saat ditemui di rumahnya.
Namun, tuduhan Aiptu SN bahwa Sumardi menjual sawit curian membuat situasi semakin memanas. “Dia langsung menuduh saya tanpa bukti,” keluh Sumardi. Kekecewaan itu puncaknya ketika Aiptu SN, dalam keadaan marah, menampar Sumardi. Kejadian ini tidak hanya membuat Sumardi terkejut, tetapi juga merusak reputasinya sebagai pengepul sawit.
Keadaan semakin parah keesokan harinya ketika dua putra Aiptu SN, ASN dan RS, ikut terlibat dalam penganiayaan. Mereka menggunakan selang untuk menganiaya Sumardi, yang mengakibatkan luka berat. “Saya tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Saya hanya berusaha menjalankan bisnis saya,” ujar Sumardi.
Tindakan Kepolisian
Setelah mendapatkan laporan dari istri Sumardi, Polres Madina segera melakukan penyelidikan. Kapolres Mandailing Natal, AKBP Arie Sofandi Paloh, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius. “Kami tidak akan melindungi siapapun yang melanggar hukum, termasuk anggota kami sendiri,” ujarnya.
Pengacara Sumardi mengatakan bahwa mereka akan mengawasi proses hukum ini dengan ketat. “Kami berharap pihak kepolisian bisa bertindak transparan. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan keadilan,” katanya. Proses hukum ini tidak hanya penting bagi Sumardi, tetapi juga bagi masyarakat yang menaruh harapan pada keadilan.
Respon Masyarakat
Kejadian ini memicu reaksi keras dari masyarakat setempat. Banyak yang merasa khawatir akan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. “Seharusnya polisi melindungi masyarakat, bukan malah melakukan tindak kekerasan,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian, agar tidak terulang di masa mendatang.
Media sosial juga dipenuhi dengan pendapat netizen mengenai insiden ini. Banyak yang menyerukan agar pihak berwenang mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran. “Ini adalah saatnya bagi kita semua untuk bersuara melawan ketidakadilan,” tulis salah satu pengguna Twitter.
Proses Hukum yang Berlanjut
Dengan status tersangka yang telah ditetapkan, Aiptu SN dan kedua putranya kini harus menghadapi proses hukum yang lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, yang mengatur tentang pengeroyokan dan penganiayaan berat. Jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman penjara hingga sembilan tahun.
Kapolres Arie menambahkan bahwa selain proses hukum pidana, Aiptu SN juga akan dihadapkan pada sidang etik profesi. “Kami akan memastikan bahwa proses internal juga berlangsung agar citra Polri tetap terjaga,” ujarnya.
Harapan Keluarga Korban
Keluarga Sumardi sangat berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Istri Sumardi mengungkapkan harapannya, “Kami hanya ingin keadilan. Apa yang terjadi pada suami saya tidak seharusnya terjadi, dan pelaku harus bertanggung jawab.” Mereka sangat mengandalkan dukungan masyarakat dan media untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hilang dari perhatian publik.
Masyarakat juga berharap agar insiden ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. “Kami ingin semua tindakan kekerasan, terutama yang melibatkan aparat, ditindak tegas. Ini adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan,” kata seorang aktivis hak asasi manusia.
Penutup
Kasus penganiayaan yang melibatkan Aiptu SN di Madina ini mengingatkan kita pada pentingnya akuntabilitas dalam lembaga kepolisian. Dengan adanya proses hukum yang berjalan, diharapkan keadilan dapat ditegakkan untuk semua pihak yang terlibat, terutama bagi korban.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa perlindungan hukum harus berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Keberanian Sumardi untuk melaporkan tindakan kekerasan ini sangat penting dan diharapkan dapat mendorong lebih banyak orang untuk berbicara melawan ketidakadilan. Masyarakat kini menunggu langkah selanjutnya dari kepolisian dan berharap agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. “Kami ingin polisi kembali menjadi pelindung masyarakat, bukan sebagai ancaman,” tutup salah seorang warga yang merasa khawatir dengan situasi ini.
