Wacana pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN bagi produk asal Amerika Serikat menjadi isu yang terus bergulir. Kebijakan ini dikaitkan dengan perjanjian tarif timbal balik atau Agreement of Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jika disepakati dan diratifikasi, dampaknya diperkirakan tidak hanya menyentuh hubungan dagang kedua negara, tetapi juga mengubah peta persaingan industri smartphone di dalam negeri.
Nama yang paling sering disebut dalam konteks ini adalah iPhone dari Apple dan lini Pixel dari Google. Keduanya dinilai menjadi pihak yang paling diuntungkan apabila kewajiban TKDN benar benar dilonggarkan khusus untuk produk Amerika Serikat.
Latar Belakang Aturan TKDN
TKDN diterapkan pemerintah sebagai instrumen untuk mendorong investasi dan penguatan industri nasional. Dalam sektor telepon seluler 4G dan 5G, produsen diwajibkan memenuhi persentase kandungan lokal tertentu sebelum dapat menjual produknya secara resmi di Indonesia.
Skema pemenuhan TKDN tidak hanya melalui pembangunan pabrik. Ada pula jalur perangkat lunak serta investasi dan inovasi. Meski demikian, proses tersebut tetap membutuhkan waktu, biaya, serta komitmen jangka panjang.
Dalam konteks negosiasi dagang resiprokal, Amerika Serikat disebut menginginkan pengurangan hambatan non tarif bagi produk digital mereka. TKDN dipandang sebagai salah satu bentuk hambatan tersebut. Karena itu, muncul opsi pembebasan atau relaksasi TKDN untuk produk asal Amerika Serikat sebagai bagian dari paket kesepakatan.
Artinya, kebijakan ini lahir dari proses tawar menawar dalam perundingan dagang, bukan semata mata kebijakan sektoral di bidang industri.
Potensi Percepatan Distribusi
Jika pembebasan diberlakukan, iPhone berpotensi masuk ke Indonesia tanpa harus melalui proses pemenuhan TKDN yang selama ini memakan waktu. Selama beberapa tahun terakhir, terdapat jeda antara peluncuran global dan penjualan resmi di Indonesia.
Dengan aturan yang lebih longgar, proses distribusi bisa berlangsung lebih cepat. Konsumen tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan model terbaru secara resmi.
Selain faktor waktu, isu harga juga menjadi perhatian. Biaya yang timbul dalam pemenuhan TKDN berpotensi ditekan jika kewajiban tersebut dihapus untuk produk tertentu. Meski belum ada pernyataan resmi dari Apple, sebagian pengamat memperkirakan peluang harga yang lebih kompetitif tetap terbuka.
Bagi Google, peluang ini bahkan lebih signifikan. Selama ini, Google Pixel belum hadir secara resmi di Indonesia. Jika hambatan regulasi berkurang, Google dapat memperluas distribusinya secara langsung tanpa bergantung pada pasar tidak resmi.
Tantangan bagi Pelaku Industri Lain
Namun kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan. Sejumlah merek global seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo, dan realme telah berinvestasi membangun fasilitas produksi atau bekerja sama dengan mitra lokal.
Investasi tersebut mencakup pembangunan lini perakitan, perekrutan tenaga kerja lokal, hingga pengembangan rantai pasok domestik. Jika satu kelompok negara memperoleh pengecualian, muncul kekhawatiran terjadinya ketimpangan persaingan.
Sejumlah analis menilai, vendor non Amerika Serikat bisa saja menyuarakan keberatan. Sebab, selama ini mereka telah menyesuaikan strategi bisnis dengan regulasi yang berlaku. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari para perusahaan tersebut terkait wacana pembebasan TKDN.
Respons Publik Terbelah
Di ruang digital, perdebatan berlangsung cukup ramai. Sebagian netizen menyambut positif kemungkinan iPhone dan Google Pixel hadir lebih cepat dan lebih mudah didapat secara resmi. Mereka menilai langkah ini dapat meningkatkan pilihan konsumen dan mendorong kompetisi harga di segmen premium.
Namun sebagian lainnya mempertanyakan dampak jangka panjang terhadap industri dalam negeri. Ada kekhawatiran bahwa pelonggaran khusus dapat melemahkan insentif investasi di sektor manufaktur lokal.
Sebagian warganet juga menyoroti tujuan awal TKDN, yaitu mendorong kemandirian industri dan penciptaan lapangan kerja. Mereka menilai kebijakan perdagangan tidak boleh mengabaikan aspek tersebut.
Perdebatan ini mencerminkan dua kepentingan yang sama sama penting, yaitu akses konsumen terhadap teknologi terbaru dan keberlanjutan industri nasional.
Status Perjanjian Belum Final
Di sisi lain, dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat turut memengaruhi arah pembahasan. Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global yang sebelumnya diterapkan Presiden Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act. Setelah putusan tersebut, diumumkan tarif impor baru sebesar 10 persen selama 150 hari mulai 24 Februari.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Agreement of Reciprocal Trade masih dalam tahap proses internal dan belum dapat langsung diberlakukan. Artinya, pembebasan TKDN bagi produk Amerika Serikat masih sebatas wacana yang bergantung pada hasil ratifikasi dan pembicaraan lanjutan.
Keputusan akhir nantinya akan menentukan arah kebijakan industri smartphone nasional. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara memberikan konsesi demi kepentingan dagang yang lebih luas atau menjaga konsistensi kebijakan industri dalam negeri.
Yang pasti, isu ini bukan sekadar soal percepatan masuknya iPhone atau Google Pixel. Di baliknya terdapat pertimbangan strategis menyangkut daya saing, investasi, dan posisi Indonesia dalam percaturan perdagangan global.
