Upaya China membangun pulau buatan di kawasan Laut China Selatan menjadi salah satu proyek reklamasi laut paling berdampak dalam dua dekade terakhir. Selama kurang lebih 12 tahun, jutaan ton pasir dan sedimen dipindahkan dari dasar laut untuk menimbun terumbu karang dangkal. Hasilnya adalah pulau-pulau baru dengan infrastruktur permanen yang kini berperan penting dalam peta keamanan dan ekonomi kawasan.
Sebelum reklamasi dilakukan, banyak lokasi yang kini menjadi pulau hanya berupa karang cincin atau gosong pasir kecil. Saat air pasang, sebagian besar area tersebut hampir sepenuhnya tertutup laut. Kondisi ini berubah drastis sejak awal 2010-an, ketika aktivitas pengerukan dan penimbunan mulai terlihat jelas melalui citra satelit. Dalam waktu relatif singkat, bentang alam laut mengalami transformasi besar.
Puncak pembangunan terjadi pada periode 2013 hingga 2016. Dalam rentang waktu tersebut, China menciptakan lebih dari 1.200 hektar daratan baru. Skala ini menempatkan proyek tersebut sebagai salah satu reklamasi laut tercepat dan terluas yang pernah dilakukan oleh satu negara. Mayoritas pulau buatan berada di wilayah Kepulauan Spratly, kawasan yang selama puluhan tahun menjadi titik sengketa klaim teritorial.
Secara teknis, reklamasi dilakukan menggunakan kapal keruk raksasa atau dredger. Kapal ini menyedot pasir dan sedimen dari dasar laut, kemudian memompanya ke atas terumbu karang. Lapisan pasir ditimbun secara bertahap hingga membentuk daratan yang cukup tinggi dan stabil. Setelah itu, alat berat seperti bulldozer digunakan untuk meratakan dan memadatkan permukaan. Tembok pelindung dari batu dan beton dibangun di sekeliling pulau untuk mengurangi dampak gelombang dan abrasi.
Ketika struktur dasar selesai, pembangunan infrastruktur pun dimulai. Berbagai citra satelit menunjukkan keberadaan landasan pacu panjang, jaringan jalan, dermaga, serta bangunan permanen. Selain fasilitas sipil seperti mercusuar dan stasiun cuaca, terlihat pula instalasi radar dan hanggar pesawat. Kombinasi ini memunculkan pandangan bahwa pulau-pulau tersebut dirancang untuk fungsi ganda, baik sipil maupun strategis.
Pemerintah China secara resmi menyatakan bahwa pembangunan pulau buatan ditujukan untuk mendukung keselamatan navigasi, penelitian ilmiah, serta layanan pencarian dan penyelamatan di laut. Beijing juga menyebut proyek ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan fasilitas publik di jalur pelayaran internasional. Namun, negara-negara tetangga menilai skala dan jenis infrastruktur yang dibangun melampaui kebutuhan sipil semata.
Dari sisi geopolitik, kehadiran pulau buatan ini mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Infrastruktur permanen memungkinkan peningkatan patroli dan pengawasan laut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya risiko gesekan, terutama di wilayah yang menjadi jalur lalu lintas kapal niaga dan militer. Sejumlah analis menilai bahwa perubahan fisik di laut sering kali diikuti perubahan sikap politik dan keamanan.
Kepentingan ekonomi global juga tidak terlepas dari proyek ini. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan vital yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan dunia setiap tahun. Kawasan ini menjadi penghubung utama antara Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa. Selain itu, perairan tersebut diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang besar, meskipun data pastinya masih diperdebatkan. Dengan keberadaan pulau buatan, China memiliki titik pengawasan yang lebih dekat terhadap jalur logistik penting tersebut.
Di sisi lain, dampak lingkungan menjadi salah satu isu paling krusial. Proses reklamasi menyebabkan kerusakan signifikan pada terumbu karang. Sedimen yang teraduk menutupi karang hidup dan mengganggu ekosistem laut. Habitat ikan, penyu, dan berbagai biota laut lainnya ikut terdampak. Para peneliti lingkungan menilai kerusakan ini sulit dipulihkan, karena terumbu karang membutuhkan waktu sangat lama untuk tumbuh kembali.
Dampak sosial juga dirasakan oleh nelayan lokal di negara-negara sekitar. Wilayah tangkap yang sebelumnya dapat diakses kini menjadi zona terbatas atau diawasi ketat. Nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mencari ikan, yang berarti peningkatan biaya dan risiko. Situasi ini memicu ketegangan di lapangan, terutama ketika kapal nelayan berhadapan dengan kapal patroli.
Dalam kerangka hukum internasional, reklamasi pulau buatan menimbulkan perdebatan panjang. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, pulau buatan tidak memiliki status hukum yang sama dengan pulau alami. Struktur buatan tidak otomatis memberikan hak zona ekonomi eksklusif. Putusan arbitrase internasional tahun 2016 menegaskan bahwa reklamasi tidak mengubah status hukum wilayah laut. China menolak putusan tersebut dan tetap berpegang pada klaimnya.
Proyek pulau buatan ini menunjukkan bagaimana teknologi dan sumber daya dapat mengubah wajah laut dalam waktu singkat. Jutaan ton pasir yang dipindahkan tidak hanya membentuk daratan baru, tetapi juga membentuk realitas politik dan ekonomi baru. Laut China Selatan kini menjadi simbol bagaimana pembangunan fisik dapat memicu dampak berlapis, dari lingkungan hingga keamanan kawasan, yang pengaruhnya akan terasa dalam jangka panjang.
