Pemerintah Taiwan menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh otoritas kehakiman setempat. Langkah ini diambil menyusul dugaan kuat bahwa Pete Lau terlibat dalam praktik perekrutan tenaga kerja asal Taiwan tanpa izin resmi pemerintah. Kasus ini langsung menarik perhatian luas karena berkaitan dengan sektor teknologi strategis dan hubungan sensitif antara Taiwan dan China Daratan.
Otoritas Taiwan menyebut dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan perekrutan lebih dari 70 teknisi lokal. Perekrutan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, yaitu aturan yang mengawasi dan membatasi aktivitas ekonomi serta ketenagakerjaan lintas wilayah. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan nasional Taiwan tetap terlindungi, terutama di sektor teknologi tinggi.
Dalam aturan tersebut, perusahaan asal China diwajibkan memperoleh izin sebelum mempekerjakan warga Taiwan. Tanpa persetujuan resmi, perekrutan dianggap ilegal, meskipun dilakukan dengan dalih penelitian dan pengembangan. Pemerintah Taiwan menilai sektor teknologi, termasuk pengembangan perangkat pintar dan semikonduktor, sebagai bidang yang sangat sensitif dan berkaitan langsung dengan keamanan nasional.
Penyelidikan juga mengungkap keterlibatan dua warga Taiwan yang dikenal dengan nama Lin dan Cheng. Keduanya didakwa membantu jalannya perekrutan ilegal tersebut. Peran mereka mencakup pendirian perusahaan, pengurusan administrasi, hingga perubahan identitas badan usaha yang diduga digunakan untuk menyamarkan hubungan dengan perusahaan induk.
Menurut temuan penyidik, sebuah perusahaan didirikan di luar Taiwan pada 2014 dengan nama yang berkaitan dengan OnePlus. Setahun kemudian, nama perusahaan tersebut diganti. Pergantian ini dinilai bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari strategi untuk menghindari pengawasan regulator Taiwan terhadap aktivitas perekrutan tenaga kerja.
Selain perekrutan, aliran dana menjadi perhatian utama aparat penegak hukum. Selama beberapa tahun, tercatat adanya transfer dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan aset R&D.
Namun, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dana itu digunakan untuk membiayai gaji teknisi, mendukung proses perekrutan, serta membeli peralatan operasional. Otoritas menilai penggunaan dana ini tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan, sehingga memperkuat dugaan adanya praktik perekrutan ilegal yang terorganisasi.
Dalam pemeriksaan, Cheng menyatakan dirinya hanya bertindak sebagai perwakilan hukum dan menangani urusan administrasi serta perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa kegiatan di Taiwan hanya berfokus pada riset dan pengembangan perangkat ponsel.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi teknisi dan kepemimpinan tim. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien sendiri dan seluruh keputusan penting ditentukan oleh manajemen pusat. Pernyataan ini menjadi bagian penting dalam penyelidikan karena menunjukkan adanya kendali langsung dari tingkat eksekutif.
Hingga kini, pihak OnePlus belum menyampaikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Tidak adanya klarifikasi publik membuat sorotan terhadap perusahaan semakin besar, terutama karena OnePlus dikenal sebagai merek global dengan basis pengguna yang luas. Publik menunggu langkah perusahaan dalam merespons tuduhan yang dihadapi pimpinan tertingginya.
Kasus ini mencerminkan kebijakan Taiwan yang semakin tegas terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, yang beroperasi atau merekrut tenaga kerja tanpa izin. Pemerintah Taiwan menilai praktik tersebut berisiko menyebabkan perpindahan keahlian strategis secara tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan nasional.
Taiwan selama ini dikenal memiliki sumber daya manusia dengan keahlian teknologi tinggi dan pengalaman panjang di industri global. Kondisi ini membuat para teknisi lokal sering menjadi target perekrutan perusahaan asing. Namun, pemerintah menegaskan bahwa mobilitas tenaga kerja harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas.
Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah meningkatkan pengawasan dan melakukan berbagai penyelidikan terhadap perusahaan asing yang diduga mendirikan entitas bayangan untuk merekrut teknisi lokal. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ekosistem industri teknologi dalam negeri.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menjadi sinyal kuat bahwa Taiwan tidak ragu menindak pelanggaran, meskipun melibatkan tokoh penting di industri teknologi global. Perkembangan kasus ini masih menunggu proses hukum lanjutan serta sikap resmi dari OnePlus. Publik kini mencermati dampak kasus ini terhadap citra perusahaan dan dinamika industri teknologi di kawasan Asia Timur.
