Langkah Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir sementara aplikasi dan situs web Grok AI menegaskan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap dampak negatif kecerdasan buatan. Kebijakan ini diambil setelah Grok dilaporkan disalahgunakan untuk membuat konten asusila melalui rekayasa foto atau deepfake tanpa persetujuan individu yang menjadi objek.
Pemerintah menilai praktik tersebut sebagai ancaman serius bagi keamanan warga di ruang digital. Teknologi kecerdasan buatan yang seharusnya dimanfaatkan untuk produktivitas dan inovasi justru digunakan untuk menghasilkan pornografi palsu, dengan korban yang nyata dan dampak yang tidak ringan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pemutusan akses dilakukan demi melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko konten pornografi berbasis AI. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi penggunaan teknologi yang melanggar hukum dan nilai kemanusiaan.
Akses Terputus, Namun Belum Menyeluruh
Hasil pantauan menunjukkan bahwa pemblokiran Grok AI belum sepenuhnya merata. Sejumlah pengguna tidak dapat mengakses Grok.com maupun domain X.AI dan langsung diarahkan ke laman Trustpositif. Pada aplikasi mandiri Grok AI, muncul notifikasi kesalahan saat layanan dicoba dibuka.
Di sisi lain, pada beberapa jaringan internet, situs Grok masih dapat diakses. Selain itu, fitur Grok yang terintegrasi di platform X tetap tersedia melalui tab khusus. Untuk pembuatan gambar melalui penandaan akun @Grok, akses dilaporkan hanya terbuka bagi pelanggan X Premium.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemutusan akses menghadapi tantangan teknis. Perbedaan kebijakan dan kesiapan antar penyedia layanan internet menyebabkan pemblokiran belum sepenuhnya seragam di seluruh wilayah.
Dasar Regulasi yang Digunakan Pemerintah
Komdigi menyatakan bahwa pemblokiran Grok AI mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik memastikan layanannya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarkan konten yang dilarang.
Dalam kasus Grok AI, pemerintah menilai fitur pembuatan gambar berbasis kecerdasan buatan telah digunakan untuk menghasilkan konten asusila yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, pemutusan akses sementara dipandang sebagai langkah korektif sambil menunggu klarifikasi dan komitmen perbaikan dari pengelola layanan.
Deepfake Seksual dan Dampaknya bagi Korban
Deepfake seksual nonkonsensual disebut sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan AI paling berbahaya. Teknologi ini memungkinkan wajah seseorang direkayasa ke dalam gambar atau video bermuatan pornografi, sehingga sulit dibedakan dari konten asli.
Dampak bagi korban tidak hanya bersifat digital. Banyak korban menghadapi tekanan psikologis, rasa malu, hingga kerusakan reputasi di lingkungan sosial dan profesional. Dalam sejumlah kasus internasional, deepfake juga digunakan sebagai alat pemerasan dan intimidasi.
Pemerintah menilai pembiaran terhadap praktik ini dapat menimbulkan rasa tidak aman di ruang digital. Kepercayaan publik terhadap konten visual juga terancam, karena masyarakat semakin sulit membedakan mana konten asli dan mana hasil rekayasa teknologi.
Menanti Klarifikasi Pengelola Grok
Grok AI dikembangkan oleh xAI, perusahaan teknologi yang didirikan oleh Elon Musk. Hingga kini, Komdigi masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak pengelola Grok maupun platform X terkait langkah pengamanan dan moderasi konten.
Pemerintah meminta penjelasan mengenai sistem pengawasan penggunaan AI, pembatasan fitur sensitif, serta mekanisme pencegahan agar teknologi tidak kembali disalahgunakan. Tanpa kejelasan tersebut, pemutusan akses sementara akan tetap diberlakukan.
Awal Pengetatan Tata Kelola AI
Kasus Grok AI menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai bersikap lebih tegas dalam mengawasi perkembangan kecerdasan buatan. Langkah ini dinilai sebagai awal dari pengetatan tata kelola AI di Indonesia, seiring meningkatnya risiko penyalahgunaan teknologi canggih.
Ke depan, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyusun kebijakan AI yang lebih komprehensif. Tujuannya adalah memastikan inovasi tetap berkembang, sekaligus menjamin perlindungan hukum dan keamanan masyarakat di era digital yang semakin kompleks.
