Latar Belakang
Pada 21 Februari 2025, 2.500 mahasiswa berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM) sebelum melakukan long march menuju Patung Kuda, Jakarta. Aksi ini meluas ke berbagai daerah seperti Karawang, Bogor, dan Bekasi, dengan kesepakatan untuk tidak mengenakan atribut almamater guna menegaskan persatuan dalam menyuarakan tuntutan perubahan.
Alasan Demonstrasi
- Pemangkasan Anggaran Publik:
Kebijakan efisiensi yang mengurangi alokasi di sektor pendidikan dan kesehatan memicu kekhawatiran akan penurunan kualitas layanan publik. - Ketimpangan Prioritas:
Sementara sektor vital mengalami pemotongan, anggaran untuk aparat keamanan dan militer tetap terjaga, menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan penggunaan anggaran. - Krisis Kepercayaan:
Kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di kalangan mahasiswa.
Tujuan Aksi
- Menuntut evaluasi ulang kebijakan efisiensi anggaran yang merugikan sektor-sektor penting.
- Menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah.
- Mendorong terbukanya dialog konstruktif antara pemerintah dan rakyat.
Dinamika Lapangan
- Koordinasi Massa:
Demonstran dari berbagai daerah berkumpul secara terorganisir di TIM dan melanjutkan aksi ke Patung Kuda sebagai simbol perjuangan bersama. - Pengamanan Ketat:
Sekitar 2.460 personel gabungan dari berbagai instansi ditempatkan di titik strategis, dengan penutupan ruas jalan seperti Medan Merdeka Barat dan pengalihan arus lalu lintas untuk menjaga ketertiban. - Pendekatan Operasional:
Aparat menerapkan negosiasi dan pelayanan humanis untuk memastikan aksi berlangsung damai.
Respons Pemerintah
- Menyatakan kesiapan mendengarkan tuntutan dan melakukan evaluasi atas kebijakan yang berlaku.
- Menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan.
- Melaksanakan pengamanan dengan koordinasi antar instansi untuk mengantisipasi potensi kerusuhan.
Kesimpulan
Aksi #IndonesiaGelap merupakan respons nyata terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan sektor vital. Demonstrasi ini menyoroti perlunya peninjauan ulang kebijakan serta dialog konstruktif guna mewujudkan penggunaan anggaran yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
