Pyongyang – Korea Utara kembali menjadi sorotan internasional setelah pemimpin negara tersebut, Kim Jong Un, dilaporkan mengeksekusi mati 30 pejabat pemerintah pada Agustus 2024. Para pejabat ini dianggap bertanggung jawab atas gagalnya mitigasi bencana banjir besar yang melanda provinsi Chagang pada akhir Juli 2024, yang menyebabkan ribuan orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi.
Laporan ini pertama kali muncul di TV Chosun, yang mengutip seorang pejabat pemerintah Korea Selatan. Media seperti The Straits Times dan Independent kemudian memperkuat laporan tersebut, menyebutkan bahwa eksekusi ini dilakukan terhadap pejabat yang bekerja di wilayah yang paling terdampak oleh banjir.
Bencana banjir yang melanda Korea Utara menghancurkan lebih dari 4.100 rumah dan 7.410 hektare lahan pertanian. Tidak hanya itu, banyak fasilitas umum, termasuk jalan, jembatan, dan jalur kereta api, juga mengalami kerusakan parah. Hal ini memicu krisis kemanusiaan, dengan lebih dari 15.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Badan Intelijen Nasional Korea Selatan telah mengkonfirmasi bahwa mereka terus memantau situasi di Korea Utara, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang eksekusi tersebut. Sementara itu, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menolak memberikan komentar.
Kim Jong Un, yang sering kali dikenal dengan kebijakan tangannya yang keras, menegaskan pada pertemuan darurat akhir Juli bahwa para pejabat yang lalai dalam menghadapi krisis ini akan dihukum berat. Tidak lama setelah itu, eksekusi massal terhadap 30 pejabat ini dilakukan.
Media propaganda Korea Utara mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan Kim Jong Un mengawasi langsung operasi penyelamatan dan upaya rekonstruksi di daerah yang terkena dampak. Namun, tidak ada laporan resmi tentang jumlah korban jiwa dari pemerintah Korea Utara, meskipun laporan intelijen memperkirakan ribuan orang tewas.
Selain itu, Kim Jong Un secara tegas menolak bantuan internasional yang ditawarkan setelah bencana ini, dengan alasan bahwa Korea Utara akan menangani masalah ini secara mandiri. Dia memerintahkan relokasi besar-besaran warga yang terkena dampak ke Pyongyang, di mana mereka akan menerima perawatan medis dan bantuan dari pemerintah. Proses pembangunan kembali diperkirakan akan berlangsung selama dua hingga tiga bulan, di mana selama periode tersebut ribuan orang akan mendapatkan dukungan dari pemerintah.
