Seoul – Setelah berbagai laporan mengejutkan mengenai penyebaran konten deepfake seksual di Telegram, Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Presiden Yoon Suk Yeol, dalam rapat kabinet yang disiarkan langsung pada Selasa, menegaskan bahwa kejahatan seksual digital harus diusut tuntas.
Laporan dari media lokal yang mengungkapkan bahwa konten deepfake eksplisit sering ditemukan di Telegram, muncul bersamaan dengan penangkapan Pavel Durov, pendiri Telegram berkewarganegaraan Rusia, oleh otoritas Prancis. Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan melalui aplikasi perpesanan tersebut.
Komisi Standar Komunikasi Korea, yang bertanggung jawab mengatur media di negara ini, akan mengadakan rapat pada Rabu untuk membahas langkah-langkah penanganan deepfake seksual yang semakin merajalela.
“Ini adalah penyalahgunaan teknologi yang berlindung di balik anonimitas. Ini adalah tindakan kriminal yang jelas,” ujar Yoon dalam rapat kabinet. Meskipun tidak menyebut Telegram secara langsung, pernyataan Yoon menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dalam melawan kejahatan seks digital.
Sampai saat ini, Telegram belum merespons permintaan komentar dari Reuters.
Lonjakan kasus kejahatan seksual deepfake yang dilaporkan oleh polisi Korea Selatan menimbulkan kekhawatiran serius, dengan 297 kasus tercatat dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Angka ini melonjak dari 180 kasus pada tahun lalu dan hampir dua kali lipat dari jumlah pada 2021 saat data pertama kali dikumpulkan. Kebanyakan pelaku adalah remaja dan orang-orang berusia 20-an, menurut laporan kepolisian.
Salah satu laporan yang viral adalah analisis dari surat kabar Hankyoreh, yang mengungkapkan keberadaan saluran Telegram yang secara bebas membagikan deepfake pelajar perempuan dari universitas serta sekolah menengah atas. Serikat Guru dan Pekerja Pendidikan Korea pun melaporkan bahwa beberapa siswa sekolah telah menjadi korban deepfake seksual, dan menyerukan kementerian pendidikan untuk mengambil tindakan tegas.
Selain itu, ditemukan juga deepfake seksual yang menargetkan personel militer perempuan di chatroom Telegram, sebagaimana diungkapkan oleh Pusat Dukungan Korban Pelecehan Seksual Militer, yang berfokus pada membantu para korban pelecehan di kalangan militer.
Telegram, yang telah lama dicemarkan oleh reputasi buruk di Korea Selatan setelah terungkapnya jaringan pemerasan seksual online, kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2020, pemimpin jaringan tersebut, Cho Ju-bin, dijatuhi hukuman 40 tahun penjara karena memeras 74 wanita, termasuk 16 remaja, untuk mengirimkan gambar seksual yang semakin merendahkan dan kadang-kadang kekerasan.
Menurut Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban di Korea Selatan, pembuatan dan distribusi deepfake seksual dapat dihukum dengan penjara lima tahun atau denda hingga 50 juta won (sekitar $37,500).
Kini, pemerintah Korea Selatan berada di bawah tekanan untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi para korban, serta memperketat pengawasan terhadap platform digital yang digunakan untuk aktivitas kriminal.
